BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN -Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan memutuskan bahwa perkelahian antara dua anggota DPRD Medan, David Roni Sinaga dan Dodi Simangunsong, tidak melanggar etik.
Keputusan ini disampaikan oleh Ketua BKD DPRD Medan, Lailatul Badri, pada Senin (24/3/2025).
Namun, keputusan BKD tersebut menuai kritik tajam dari pengamat politik, Anwar Saragih.
Ia menilai bahwa putusan ini akan menjadi rekam jejak buruk bagi BKD DPRD Medan serta menciptakan preseden yang membahayakan bagi dunia politik di daerah tersebut.
"Putusan ini berarti menormalisasi kekerasan di gedung dewan. Nanti ada lagi yang adu jotos dan saling caci tak perlu lagi dipersoalkan," ujar Anwar Saragih, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, keputusan BKD ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD Medan.
Padahal, berdasarkan Peraturan DPRD Medan tentang Kode Etik, Pasal 8 dan Pasal 14, jelas disebutkan bahwa anggota DPRD dilarang melakukan tindakan hinaan, perbuatan tak pantas, dan segala tindakan yang dapat merendahkan martabat lembaga dewan.
"Kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu, apa yang ada di balik meja. Masyarakat wajar menduga ada transaksi karena putusan BKD tak sesuai dengan Peraturan Kode Etik," tegasnya.
Dalam persidangan BKD yang digelar tertutup, hanya menghadirkan David Roni Sinaga dan Dodi Simangunsong tanpa ada kejelasan apakah menghadirkan saksi ahli sebagaimana diatur dalam Tata Tertib BKD.
"Kasus ini viral, seharusnya BKD bisa transparan bagaimana tata tertib yang dijalankan apakah sudah sesuai mekanisme atau belum," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus, menjadwalkan pemeriksaan internal terhadap David Roni Sinaga pada Selasa (25/3/2025).
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN