Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BALI -Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa partainya tidak pantas berada di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Surya Paloh usai menghadiri prosesi serah terima jabatan pengurus DPW Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis (3/4/2025).
Menurut Surya Paloh, keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan etika politik dan budaya malu. Ia mengungkapkan bahwa meskipun tawaran untuk bergabung dengan kabinet telah disampaikan, NasDem lebih memilih untuk tidak terlibat.
NasDem Menjaga Konsistensi Sikap
"Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malu lah bagi kami," ujar Surya Paloh.
NasDem, lanjutnya, juga tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024, sehingga menurutnya, tidak etis jika partainya bergabung dalam kabinet pemerintahan yang sedang dibentuk.
Ia menyatakan bahwa NasDem ingin menunjukkan konsistensi sikap yang selama ini dijunjung, yakni dengan tidak terlibat dalam pemerintahan.
"Dalam Pemilu 2024, kami tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Maka, inilah konsekuensi politik yang harus kami buktikan. NasDem tahu diri, ada budaya malu," kata Surya Paloh menegaskan.
Tidak Menjadi Oposisi, Tapi Mendukung Pemerintah
Meski demikian, Surya Paloh menolak anggapan bahwa NasDem akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia mengklarifikasi bahwa partainya tetap mendukung pemerintah, meskipun keterlibatannya terbatas.
"Kami tidak anti, kami tidak tidak suka, melainkan ini adalah bentuk komitmen terhadap nilai-nilai moralitas," ungkap Surya Paloh.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN