Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, angkat bicara terkait isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terlihat mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, saat Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan luar negeri.
Puan dengan tegas menepis anggapan tersebut dan menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto.
"Matahari kembar? Presiden saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan, Senin (14/4/2025).
Lebih lanjut, Puan menilai kunjungan para menteri tersebut hanyalah bentuk silaturahmi dalam suasana Lebaran 2025.
"Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik," tambahnya.
Senada dengan Puan, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga meminta agar silaturahmi Lebaran tidak ditarik ke ranah politik.
"Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik," kata Hasan.
Isu matahari kembar pertama kali disuarakan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Ia mengingatkan bahwa meski silaturahmi itu baik, para menteri harus menjaga kewibawaan Presiden Prabowo sebagai kepala negara.
"Jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja sudah berat, apalagi dua," ucap Mardani.
Sebelumnya, sejumlah menteri yang pernah menjabat di era Jokowi diketahui menemui mantan presiden itu di Solo.
Mereka antara lain Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), serta Budi Gunadi Sadikin (Menkes).
Kunjungan para menteri tersebut memicu perdebatan publik terkait potensi dualisme kekuasaan atau dominasi pengaruh Jokowi dalam pemerintahan baru.*
(tb/a008)
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL