Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JATIM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya, Senin (14/4/2025).
Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Provinsi Jawa Timur yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.
"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.
Pantauan di lapangan menunjukkan pengamanan cukup ketat selama proses penggeledahan. Sekitar 20 orang dari organisasi masyarakat, termasuk Pemuda Pancasila, tampak berjaga di depan rumah La Nyalla.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Rohmad Amrulloh yang juga mewakili keluarga La Nyalla, menyebut tidak ada barang bukti yang disita oleh penyidik dari penggeledahan tersebut.
"Setelah dilakukan penggeledahan di dua rumah, tidak ditemukan barang atau dokumen yang berkaitan dengan kasus Pak Kusnadi," tegas Rohmad.
La Nyalla yang sedang tidak berada di rumah saat penggeledahan berlangsung, mengaku tidak mengenal Kusnadi dan tidak mengetahui detail kasus yang menyeret nama mantan Ketua DPRD Jatim itu.
"Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Saya bukan penerima hibah atau bagian dari Pokmas," ujar La Nyalla dalam keterangan tertulis.
KPK belum memastikan apakah akan memanggil La Nyalla untuk diperiksa sebagai saksi. "Kalau penyidik membutuhkan seseorang untuk diklarifikasi, tentu akan dilakukan pemanggilan," ujar Tessa Mahardhika.
KPK memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara transparan dan profesional. Saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang merugikan negara ini.*
(kp/j006)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL