
Ilmuwan Temukan Tanda Awal Parkinson dari Bau Kotoran Telinga?
BEIJING Sebuah studi terbaru mengungkap potensi bau kotoran telinga (earwax) sebagai penanda dini penyakit Parkinson, yang dapat membantu
KesehatanJAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Kehadirannya menjadi sorotan publik.
Ganjar mengaku senang melihat kondisi Hasto yang tetap semangat meski tengah menghadapi proses hukum yang berat.
Baca Juga:
"Yang penting sehat, yang penting semangat. Pokoknya kalau saya lihat wajahnya semringah dan bersemangat," ujar Ganjar kepada awak media.
Menurut Ganjar, dirinya ingin memberikan dukungan moral secara langsung kepada Hasto dan berharap bisa hadir dalam sidang-sidang berikutnya, meski diakuinya cukup sulit karena kesibukannya di Yogyakarta dan kegiatan partai.
Baca Juga:
"Saya sebenarnya pengen setiap Minggu bisa hadir, tapi karena saya tinggal di Yogya maka kita atur jadwalnya," tambahnya.
Ganjar juga menegaskan bahwa kehadirannya di sidang tersebut merupakan bentuk solidaritas pribadi, bukan penugasan partai.
Ia mengaku tidak melaporkan kedatangannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau seperti itu nggak perlu lapor-lapor, ini kan kesadaran diri dan relasi saja. Buat kami, kami bersahabat lama," ujarnya.
Ganjar terlihat menyapa Hasto Kristiyanto serta tim penasihat hukumnya sesaat sebelum sidang dimulai.
Momen tersebut memperlihatkan eratnya hubungan personal di tengah situasi hukum yang tengah dihadapi Hasto.
Dalam persidangan sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Hasto telah merintangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, buron KPK sejak 2020.
Hasto diduga ikut serta menghalangi upaya penangkapan Harun serta memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta, bersama sejumlah pihak lain termasuk Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
Uang suap senilai SGD 57.350 tersebut diberikan agar Wahyu Setiawan mengatur penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme PAW untuk periode 2019–2024.
Sementara itu, Saeful Bahri telah dijatuhi hukuman, Donny ditetapkan sebagai tersangka, dan Harun Masiku masih dalam pencarian.
Proses hukum terhadap Hasto menjadi perhatian publik mengingat posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP dan perannya dalam dinamika internal partai.
Sidang-sidang lanjutan pun diperkirakan akan tetap menyita atensi publik dan media.*
(d/a008)
BEIJING Sebuah studi terbaru mengungkap potensi bau kotoran telinga (earwax) sebagai penanda dini penyakit Parkinson, yang dapat membantu
KesehatanLANGKAT Tim Penjinak Bom (Jibom) dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 20 bom mortir jenis Aircraf
PeristiwaPAPUA TENGAH Langit mendung menaungi Kampung Wako, Distrik Gome, namun suasana tetap hangat oleh langkah kaki para prajurit loreng yang had
NasionalTAPSEL Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, da
NasionalMEDAN Ini informasi penting bagi Ispektorat Jenderal (Irjen) TNI dan Komisi I DPR RI. Dalam dua tahun terakhir, Kodam I/BB diduga terlib
Hukum dan KriminalPADANG Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menggelar operasi pengawasan ketertiban umum pada malam pergantian Tahun Baru Isl
Hukum dan KriminalBOGOR Jalur menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, padat merayap sejak Jumat pagi (27/6/2025). Peningkatan volume kendaraan terjadi seiring d
NasionalTEHERAN Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dinamika perang, tetapi juga pada so
InternasionalJAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menyalahgunakan kewenangan penya
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan
Pemerintahan