Ramai-Ramai Gabung Gerindra, Kepala Daerah di Sumut Dinilai Cari Back-Up Politik

MEDAN– Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara dilaporkan bergabung dengan Partai Gerindra.

Langkah politik ini dinilai sebagai bentuk pencarian "back-up" politik seiring Gerindra menjadi partai penguasa usai Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Cak Imin Usulkan Pilkada Tak Langsung, DPR Ingatkan Risiko Langgar Konstitusi
• Duet Nikson Nababan-Zahir Diusulkan Pimpin DPD PDIP Sumatera Utara

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sugiat Santoso, membenarkan bahwa sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dan saat ini sedang dalam proses pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra.

"Masih proses (pembuatan KTA), nanti akan diumumkan secara resmi siapa saja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bergabung," ujar Sugiat, Kamis (15/5/2025).

Baca Juga:

• Cak Imin Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Strategi Komunikasi Politik untuk Menyenangkan Prabowo
• Mahfud MD Tawarkan 5 Opsi Usai Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

Sugiat menyebutkan bahwa sejauh ini terdapat empat kepala daerah dan empat wakil kepala daerah yang secara lisan telah menyatakan bergabung.

Mereka juga sudah menyambangi Kantor DPD Gerindra Sumut.

"Beberapa yang sudah menyatakan secara lisan itu seperti Bupati Deli Serdang, Bupati Labuhanbatu, Bupati Padang Lawas, Wali Kota Padangsidimpuan. Dari wakil kepala daerah ada Wakil Bupati Pakpak Bharat, Wakil Bupati Karo, Wakil Bupati Asahan, dan Wakil Bupati Mandailing Natal," paparnya.

Langkah sejumlah kepala daerah ini juga mendapat sorotan dari akademisi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Faisal Riza, menilai fenomena ini sebagai upaya kepala daerah mengamankan posisi politik mereka di tengah dinamika kekuasaan nasional.

"Fenomena ini bisa dipahami sebagai langkah politik aman. Gerindra sebagai partainya presiden terpilih dan partai berkuasa kini menjadi magnet bagi politisi, terutama bagi kepala daerah yang membutuhkan dukungan politik, anggaran, dan kebijakan selaras dari pemerintah pusat," jelas Faisal.

Ia menambahkan, selain kebutuhan akan dukungan kebijakan, para politisi kepala daerah juga mempertimbangkan masa depan karier politik mereka di tengah minimnya kaderisasi di beberapa partai politik lain.