OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras pernyataan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat menjadi nabi.
Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak pantas dan dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang religius.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum, KH DR Ikhsan Abdullah, menyebut pernyataan Dedy sebagai bentuk ketidakwarasan dan menyinggung keyakinan umat Islam secara serius.
"Apakah yang bersangkutan sehat akal atau sedang tidak waras?" kata KH Ikhsan, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, jika ada seseorang yang berpikiran masih terbuka kemungkinan munculnya nabi baru, maka hal itu merupakan bentuk pemurtadan dari ajaran Islam.
Ia mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 40.
"Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ungkapan lainnya adalah Khataman Nabiyyin, artinya penutup para nabi," tegasnya.
KH Ikhsan juga meminta agar para politisi lebih bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan aspek keagamaan.
"Sebagai politisi, harus paham dengan kultur masyarakat Indonesia yang religius. Jangan memuji seseorang secara berlebihan hingga menyinggung perasaan umat," ujar pendiri Indonesia Halal Watch tersebut.
Sebelumnya, pernyataan kontroversial itu disampaikan Dedy melalui cuitan di akun media sosial X pada Senin (9/6/2025).
Dalam unggahannya, ia menyebut Jokowi sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan memenuhi syarat menjadi nabi, meskipun kemudian ia menyatakan Jokowi telah memilih tetap sebagai manusia biasa.
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL