Prabowo: Saat Negara Lain Kesulitan, Indonesia Sudah Swasembada Pangan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam meng
EKONOMI
SOLO – Pengadilan Negeri (PN) Solo resmi menggugurkan gugatan perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Putu Gde Hariadi, majelis hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.
Dalam amar putusan sela yang dibacakan pada Jumat (11/7/2025), majelis hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Presiden Jokowi selaku Tergugat I, bersama para tergugat lainnya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Dengan adanya putusan sela ini, pemeriksaan perkara berakhir. Gugatan tidak bisa dilanjutkan," ujar kuasa hukum Presiden Jokowi, YB Irpan, usai persidangan.
Irpan menjelaskan bahwa objek yang disengketakan berkaitan dengan lembaga pemerintahan, sehingga bukan merupakan kewenangan pengadilan perdata.
"Karena yang disengketakan adalah institusi pemerintah seperti KPU, sekolah negeri, dan universitas negeri, maka seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan PN Solo," jelasnya.
Putusan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur tentang batas-batas kewenangan absolut antara pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara.
Dalam perkara bernomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, majelis hakim menetapkan tiga poin dalam amar putusannya:
- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, II, III, dan IV.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000.
Sementara itu, Humas PN Solo, Aris Gunawan, menjelaskan bahwa putusan sela ini bersifat final di tingkat PN Solo.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam meng
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait kegiatan impor barang di lingkungan Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 2.081 personel gabungan untuk mengamankan jalannya turnamen Piala AFF U19 2026 yang ber
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke
POLITIK
Oleh Mohammad DawamPERINGATAN Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan implementasi
OPINI
Oleh KrisnaINDONESIA kerap disebut sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia. Di antara ratusan kelompok etnis yang hidup di Nusant
OPINI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saou
NASIONAL
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Balai Kota Medan, Senin (1/6/2026).
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, SH
NASIONAL