SOLO — Muhammad Taufiq, penggugat ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan belum memutuskan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang setelah perkara nomor 99/pdt.G/2025/PN Skt yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri (PN) Solo digugurkan, Kamis (10/7/2025).
Taufiq menjelaskan, pihaknya berencana mengajukan gugatan baru di PN Solo dengan tiga tergugat, yakni Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Untuk PTUN dan lain-lain, kami harus menunggu putusan lengkap dari PN Solo dulu, karena saat ini baru petikan putusan yang kami terima," ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Dalam putusan tersebut, PN Solo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan adanya eksepsi kompetensi absolut dari para tergugat.
Namun, Taufiq menegaskan putusan itu bukan berarti pihaknya tidak memiliki legal standing.
"Putusannya menyatakan PN tidak berwenang mengadili, bukan kami tidak punya legal standing. Jadi masih ada celah hukum yang bisa kami tempuh," katanya.
Taufiq juga menegaskan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
"Ini bukan akhir dari perjuangan kami. Kami pasti ajukan banding. Saya melihat ada skenario agar ijazah Jokowi tidak pernah dibawa ke pengadilan sampai kapan pun," ujarnya.
Sebagai pihak yang mengaku berpengetahuan, Taufiq menegaskan tidak akan menyerah dan tetap optimistis akan ada keadilan.
"Saya akan mengajukan gugatan baru dengan tiga tergugat yang sudah kami siapkan bukti kuat. Tidak ada orang yang kebal hukum, selama keaslian ijazah Jokowi belum terbukti," pungkasnya.*
(kp/a008)
BATU BARA Pemberantasan narkoba terus digencarkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Batu Bara. Terbaru, Unit Reskrim Polsek
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastrukt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Rombongan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan kunjungan ke Masjid Istiqomah Nagori Rambung
AGAMA
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Masyarakat Dusun Lam Me, Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, menggelar buka puasa bersama dengan Tuha Peut dan aparatur gampong, K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan terkait p
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
