Prabowo Ungkap Penyebab Rupiah Melemah: Kekayaan Negara Banyak Mengalir ke Luar Negeri
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak bisa dilepaskan dari
NASIONAL
MEDAN - Di tengah kegalauan publik atas arah demokrasi Indonesia yang kian kabur oleh polarisasi dan pragmatisme politik, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU) kembali menggelar diskusi politik bulanan.
Diskusi dengan tema "Politik Kepartaian dan Masa Depan Bangsa" itu, berlangsung pagi ini, Sabtu (12/7), di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah PWM Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Diskusi yang berlangsung hangat ini menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang—akademisi, peneliti independen, dan politisi lintas partai.
Di antaranya Dr Warjio dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Faisal Riza dari UIN Sumatera Utara, Dr Mujahiddin dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Soetarso dari PDI-P, Dr Amsal Nasution dari PKS, Edisaputra dari PAN, Budi Setiawan Siregar dari Partai Gerindra, Djamaluddin Pohan dari Partai Ummat, dan Ahmad Arif dari Partai Demokrat. Diskusi dipandu oleh moderator Dr Sahran Saputra.
Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah dalam mengarusutamakan dialog yang tercerahkan.
"Diskusi ini bukan sekadar refleksi. Tetapi bagian dari upaya merawat kewarasan publik dalam melihat politik secara substansial, bukan hanya seremonial dan elektoral," ujar Siregar.
Menurutnya, Muhammadiyah tengah menyiapkan landasan pemikiran yang kokoh menjelang Muktamar tahun 2027 yang akan digelar di Medan. Melalui diskusi-diskusi tematik bulanan ini, LHKP-PWMSU menghimpun gagasan-gagasan bening dari para akademisi dan peneliti independen, yang akan dijadikan masukan penting dalam perumusan arah perjuangan ke depan.
Politik Kepartaian, Cermin Kegamangan Bangsa
Diskusi kali ini memusatkan perhatian pada dinamika politik kepartaian yang semakin kehilangan akar ideologis dan terjebak dalam pusaran kekuasaan jangka pendek. Sejumlah pembicara menyoroti lemahnya partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, serta keterhubungan dengan rakyat.
Dalam konteks itu, Siregar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan bersikap apatis, tetapi justru hadir untuk menawarkan optimisme yang rasional.
"Kita tidak sedang mencari musuh, tapi mencari sebab. Mengapa bangsa ini, yang dahulu lebih unggul dari Tiongkok dan India dalam berbagai ukuran kecuali jumlah penduduk, justru kini tertinggal? Jawabannya ada pada ketidakmampuan melakukan dekolonisasi," papar Siregar.
Ia merujuk pada pandangan tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon, Edward Said, dan Gayatri Spivak dalam menjelaskan bagaimana mentalitas terjajah yang belum selesai menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Ia juga mengutip pemikiran ekonom seperti almarhum Faisal Basri dan Sritua Arief, serta sastrawan Mochtar Lubis yang melihat krisis karakter dan moral sebagai akibat dari ketidaksadaran sejarah bangsa.
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak bisa dilepaskan dari
NASIONAL
JAKARTA Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers
NASIONAL
JAKARTA Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20
PERISTIWA
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN