PAN Tegaskan: Perubahan Sistem Pilkada Tak Otomatis Hapus Money Politics

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi wacana yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Menurut Eddy, PAN telah lebih dahulu melakukan kajian internal mengenai kemungkinan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, bahkan sebelum wacana tersebut mencuat ke publik.

"Kita telah melakukan kajian, bahkan sebelum usulan tersebut muncul, terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD," ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Lebih lanjut, PAN juga tengah mendalami usulan penunjukan gubernur langsung oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diusulkan Cak Imin.

Meski demikian, Eddy menekankan bahwa perubahan sistem pilkada bukanlah satu-satunya cara untuk menghapus praktik politik uang (money politics) yang marak terjadi selama ini.

"Kalau kita ingin memberantas money politics, kita juga harus menegakkan hukum yang ketat dan konsekuen, serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," tegas Eddy.

Eddy menilai bahwa mengubah sistem pemilihan kepala daerah tidak serta-merta menjamin hilangnya politik uang.

Ia justru menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan penegakan hukum terhadap para pelaku praktik tersebut, baik pemberi maupun penerima.

"Tidak ada jaminan bahwa perubahan sistem atau model pelaksanaan pilkada akan mengurangi dampak dari money politics," katanya.

"Penegakan hukum harus tegas dan konsekuen bagi yang memberi maupun yang menerima, agar muncul efek jera," tambah Eddy.

PAN, lanjutnya, akan tetap mengkaji semua opsi sistem pemilu yang diusulkan dan akan membahasnya bersama partai-partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai konsensus yang terbaik.

"Berbagai usulan tersebut tentu kami kaji di internal. Dan pada akhirnya akan dibahas bersama partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo untuk menentukan sistem yang paling tepat dan bisa diterima masyarakat," ujarnya.

Usulan perubahan sistem pilkada ini pertama kali disampaikan oleh Cak Imin yang menyatakan bahwa biaya kontestasi pilkada sangat tinggi dan tak jarang mengarah pada praktik-praktik yang tidak rasional.

Selain itu, ia menilai pemerintah daerah saat ini masih bergantung pada pemerintah pusat dalam banyak aspek, sehingga perlu ditinjau ulang sistem pemilihannya.

Dalam usulannya, Cak Imin menyampaikan dua model pemilihan kepala daerah:

- Gubernur sebagai perwakilan pusat ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

- Bupati dan wali kota dipilih melalui DPRD karena lebih merepresentasikan rakyat daerah.

Usulan ini menuai beragam respons dari berbagai pihak dan masih menjadi topik hangat dalam dinamika politik nasional.*

(d/a008)