Demokrat Respons Usulan Cak Imin: Pilkada Harus Berdasar Aspirasi Rakyat

Ia menilai biaya politik yang tinggi dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat menjadi alasan perlunya evaluasi.

"Kesimpulannya, seluruh kepala daerah menghabiskan biaya sangat tinggi untuk mencalonkan diri, yang kadang tidak rasional. Selain itu, pada praktiknya, pemda juga belum bisa mandiri dan tetap bergantung pada pemerintah pusat," kata Cak Imin.

Baca Juga:

• Djarot Kritik Penegakan Hukum: Kasus Korupsi Segede Gajah Lewat
• Cak Imin Usulkan Pilkada Tak Langsung, DPR Ingatkan Risiko Langgar Konstitusi

Atas dasar itu, ia mengusulkan dua pola pemilihan: gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat ditunjuk langsung oleh presiden, sementara bupati dipilih secara tidak langsung oleh DPRD sebagai representasi rakyat.

Usulan tersebut menuai beragam respons dari berbagai partai politik.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Ditunggangi Politik dalam Isu Ijazah Jokowi, Tegaskan Murni Kajian Ilmiah
• PAN Tegaskan: Perubahan Sistem Pilkada Tak Otomatis Hapus Money Politics

Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan sistem Pilkada bukan jaminan untuk menghapus money politics, sementara PKS menilai wacana itu perlu didalami lebih lanjut.*

(d/a008)