Demokrat Respons Usulan Cak Imin: Pilkada Harus Berdasar Aspirasi Rakyat

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi wacana Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait dua pola pemilihan kepala daerah.

Dalam usulan tersebut, Cak Imin mengemukakan agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih oleh DPRD.

Menanggapi hal itu, Herman menyatakan bahwa Demokrat akan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam wacana tersebut di internal partai.

Baca Juga:

• Djarot Kritik Penegakan Hukum: Kasus Korupsi Segede Gajah Lewat
• Cak Imin Usulkan Pilkada Tak Langsung, DPR Ingatkan Risiko Langgar Konstitusi

Ia menegaskan bahwa keputusan politik yang menyangkut kepentingan publik harus didasarkan pada kehendak rakyat.

"Semua pandangan dan pendapat yang berkembang bagi kami akan menjadi masukan dan bahan diskusi di internal. Keputusan terbaik tentu harus sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat," ujar Herman kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Ditunggangi Politik dalam Isu Ijazah Jokowi, Tegaskan Murni Kajian Ilmiah
• PAN Tegaskan: Perubahan Sistem Pilkada Tak Otomatis Hapus Money Politics

Herman mengingatkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebelumnya lahir dari pertimbangan konstitusional dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, jika akan dilakukan perubahan, perlu ada pengkajian yang mengutamakan kepentingan rakyat serta selaras dengan amanah UUD 1945.

"Demokrat menyadari bahwa keputusan politik terbaik yang menyangkut masyarakat banyak, rujukannya adalah aspirasi rakyat. Kita tunggu saja pembahasan UU Pilkada secara resmi nanti agar posisi politik Partai Demokrat menjadi lebih jelas," sambungnya.

Meski demikian, Herman tidak menampik bahwa sistem penunjukan kepala daerah dapat berpotensi mengurangi praktik politik uang (money politics).

Namun menurutnya, demokrasi yang sehat tak hanya soal efisiensi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

"Kalau ukurannya money politics, dengan penunjukan tentu bisa saja berkurang. Namun, kita tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi amanah dalam konstitusi kita," tambahnya.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan hasil kajian internal PKB dan rekomendasi dari beberapa forum Nahdlatul Ulama (NU) mengenai pelaksanaan Pilkada langsung.

Ia menilai biaya politik yang tinggi dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat menjadi alasan perlunya evaluasi.

"Kesimpulannya, seluruh kepala daerah menghabiskan biaya sangat tinggi untuk mencalonkan diri, yang kadang tidak rasional. Selain itu, pada praktiknya, pemda juga belum bisa mandiri dan tetap bergantung pada pemerintah pusat," kata Cak Imin.

Atas dasar itu, ia mengusulkan dua pola pemilihan: gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat ditunjuk langsung oleh presiden, sementara bupati dipilih secara tidak langsung oleh DPRD sebagai representasi rakyat.

Usulan tersebut menuai beragam respons dari berbagai partai politik.

Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan sistem Pilkada bukan jaminan untuk menghapus money politics, sementara PKS menilai wacana itu perlu didalami lebih lanjut.*

(d/a008)