Senam Bersama di Banda Aceh, Sekda M. Nasir Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengikuti kegiatan Senam Pemerintah Aceh bersama ratusan peserta di Kecamatan Banda
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pernyataan ini disampaikan Ibas sebagai respons terhadap tudingan di ruang publik yang menyebut "partai biru" sebagai dalang di balik isu tersebut.
"Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa 'partai biru' adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah," ujar Ibas dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, Ibas menyebut upaya tersebut merupakan manuver politik kotor yang tidak hanya mencemarkan nama baik Partai Demokrat, tetapi juga berpotensi memecah belah bangsa dan menyesatkan opini publik.
Dalam pernyataannya, Ibas juga menjelaskan bahwa Roy Suryo, yang sebelumnya menyatakan keraguannya terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi, bukan lagi kader Partai Demokrat sejak tahun 2019.
Oleh karena itu, setiap pernyataan Roy Suryo merupakan pendapat pribadi, dan tidak berkaitan dengan sikap maupun kebijakan partai.
"Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai," tegasnya.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat ini juga mengajak seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran tuduhan tanpa dasar, serta menghindari penggiringan opini yang dapat mencederai etika demokrasi.
"Kami meminta kepada semua pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum," ujar Ibas.
Demokrat, lanjut Ibas, tetap mendukung praktik demokrasi yang sehat dan berlandaskan pada kebenaran serta keadilan.
Sebagai bentuk keseriusan, Ibas menyatakan Partai Demokrat tengah mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja mencemarkan nama baik partai melalui narasi palsu.
"Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif," ujarnya menutup.*
(d/a008)
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengikuti kegiatan Senam Pemerintah Aceh bersama ratusan peserta di Kecamatan Banda
NASIONAL
JAKARTA Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mendorong semakin tingginya kebutuhan tenaga ahli di
PENDIDIKAN
SIBOLGA Kebakaran hebat melanda Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam, 11 Juli 2026. Api yang membakar kaw
PERISTIWA
MEDAN Polres Samosir mengamankan dua personelnya yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Kedua ang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Brigade Kartini AMPI (DPD BKA) Kota Binjai terus menjalankan kegiatan sosial melalui program Jumat Berkah.
NASIONAL
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara mengungkap dugaan peredaran narkotika golongan II jenis Etomidate atau yang dikenal se
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PTPN I Regional 1 mengungkap dugaan aktivitas penambangan galian C ilegal yang diduga berkedok program cetak sawah di areal Hak Gu
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian menutup sementara operasional pasar malam yang berada di Jalan Perhubungan Simpang Beo, Desa Lau Dendang, Kecamatan Per
PERISTIWA
SAMOSIR Dua anggota Polres Samosir diamankan setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Keduanya merupakan Aipda ES d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai aktivitas politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi)
POLITIK