Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar secara terbuka menantang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), untuk menyebutkan nama "orang besar" yang ia klaim membekingi isu ijazah palsu yang menyerangnya.
Pernyataan tajam itu dilontarkan Rismon dalam acara "Interupsi" yang ditayangkan oleh iNews TV pada Kamis, 7 Agustus 2025.
"Kalau dia mantan Presiden dan jiwa ksatrianya ada, sebutkan saja siapa gitu loh. Jangan pendukungnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar itu siapa, sebutkan nama! Gitu aja kok repot," tegas Rismon.
Isu Orang Besar Dinilai Pengalihan Isu
Rismon menilai bahwa klaim Jokowi tentang adanya "agenda besar" atau "orang besar" di balik isu ijazah palsu justru menjadi upaya pengalihan agar fokus publik teralihkan. Ia menegaskan bahwa langkah ksatria yang seharusnya dilakukan adalah menunjukkan bukti otentik secara langsung, bukan memicu polemik lanjutan.
"Padahal kan jelas. Harusnya kalian bujuk saja Jokowi sebagai ksatria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Bareskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua," sindirnya.
Pernyataan Jokowi Soal Agenda Politik Besar
Sebelumnya, dalam pernyataan publik usai salat Jumat di kediamannya pada 25 Juli 2025, Jokowi mengaku merasakan "firasat kuat" bahwa ada agenda politik besar yang ingin menjatuhkannya melalui tudingan ijazah palsu dan wacana pemakzulan terhadap putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu, maupun pemakzulan. Artinya, ada orang besar, ada yang memback up," kata Jokowi saat itu.
Desakan Transparansi
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN