JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2020-2023, yang diduga mengalir ke partai politik.
Penyelidikan ini dilakukan menyusul penetapan dua anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024, Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi Nasdem, sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya akan menggali lebih dalam mengenai potensi keterlibatan partai politik.
Baca Juga:
"Apakah ada hubungan dengan partai politiknya? Apakah dana itu diperintahkan atau disetor ke partai? Ini masih awal dan akan terus kami dalami," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Asep, penyidikan juga akan menyasar kemungkinan keterlibatan pejabat BI, OJK, mitra kerja Komisi XI, serta pihak lain yang mungkin terkait dalam jaringan korupsi tersebut.
Baca Juga:
"Kalau dana mengalir ke pribadi, aset, atau lembaga politik seperti partai, semua akan kami telusuri dan sita," tegasnya.
KPK menyatakan bahwa total dugaan gratifikasi mencapai Rp 28,38 miliar, dengan rincian Rp 15,86 miliar diterima Heri Gunawan dan Rp 12,52 miliar diterima Satori.
Uang tersebut diduga berasal dari yayasan yang terafiliasi dengan keduanya, yang menerima dana CSR melalui berbagai kegiatan fiktif yang melibatkan BI, OJK, serta mitra kerja legislatif.
Keduanya dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Sejumlah nama pejabat tinggi, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, juga akan diperiksa dalam proses penyidikan lanjutan.*
(bs/j006)
MAKASSAR Partai NasDem memberikan klarifikasi atas penangkapan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
Politik
JEMBRANA Semangat gotong royong dan nasionalisme sejak dini tampak nyata di TK Kartika VI15, Jembrana, pada Jumat (8/8/2025). Dalam ran
Nasional
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Sanur Kauh, Ipda I Gusti Ngurah Putu Sarga, turut menghadiri sekaligus mengamankan kegiatan pembukaan Pesona
Berita
SIBOLGA Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke80 Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Sibolga menggelar kegiata
Nasional
Lampung Timur Komitmen memperkuat ketahanan pangan nasional ditunjukkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui program Petani Mitra
Pertanian Agribisnis
GAZA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memantik kontroversi internasional usai menyatakan bahwa negaranya akan mengambil k
Internasional
KOLTIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, usai melakukan operasi tangkap ta
Nasional
ACEH Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUAPPAS) Pe
Nasional
BANDA ACEH Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR
Politik