Bahlil Dorong Anak Daerah Kelola Tambang: Barang Nenek Moyang Kita, Tapi IUP Dikuasai Jakarta

Ia mengungkapkan adanya perbedaan aturan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, yang kerap membuat daerah kehilangan potensi pendapatan.

"Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah," katanya.

Ia menegaskan akan segera menyusun laporan khusus dan membawa persoalan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sebagai informasi, Revisi Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah disahkan DPR RI pada 18 Februari 2025.

Revisi ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dan legislatif dalam menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada daerah.

UU Minerba terbaru mengatur bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kini tidak lagi sepenuhnya melalui mekanisme lelang, melainkan diberikan prioritas kepada pelaku lokal, seperti UMKM, koperasi, BUMD, serta organisasi masyarakat berbasis keagamaan.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi, IUP dapat diberikan kepada BUMN atau swasta melalui mekanisme penugasan guna mendanai penelitian dan beasiswa, serta mendorong industrialisasi.

Dengan dorongan kuat dari pemerintah pusat serta harmonisasi regulasi lintas kementerian, diharapkan ke depan sektor pertambangan di daerah dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.*

(vo/a008)