JAKARTA – Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta agar gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang masih melekat pada dua anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, segera dihentikan.
Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Laiskodat menegaskan permintaan itu merupakan tindak lanjut dari Surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII yang menetapkan penonaktifan keduanya terhitung sejak 1 September 2025.
"Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai," ujar Viktor di Jakarta, Selasa (2/9).
Ia menambahkan, proses penonaktifan ini kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem.
Nantinya, lembaga internal partai tersebut akan menerbitkan putusan yang bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.
Menurut Viktor, langkah tegas Fraksi NasDem merupakan upaya memastikan mekanisme internal dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif.
"Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya masih menerima gaji seperti biasa.
Hal ini, kata Said, lantaran mekanisme teknis penggajian dilaksanakan oleh lembaga terkait dan sudah diatur dalam pelaksanaan anggaran.
"Kalau dari sisi aspek teknis itu, ya tetap terima gaji," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9).
Selain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sejumlah partai politik juga menonaktifkan kadernya yang duduk di kursi DPR RI, di antaranya Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera membangun fasilitas penitipan anak (daycare) bagi para buruh sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Belasan pria panik dan berhamburan melarikan diri hingga nekat melompat ke Sungai Deli saat tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, ikut disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 y
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
