Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Fasilitas Partai Usai Dinonaktifkan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa status nonaktif yang kini disandang Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir, berdampak langsung terhadap seluruh fasilitas dan hak keuangan dari partai.

Penonaktifan ini menyusul polemik pernyataan Adies terkait tunjangan anggota DPR RI yang sempat menjadi sorotan publik.

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," ujar Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga:

• Pimpinan DPR Setujui Usulan MKD, Gaji dan Tunjangan 5 Anggota Nonaktif Dihentikan
• Ima Mahdiah: Revisi Tunjangan DPRD DKI Akan Disesuaikan dengan PAD

Menurut Bahlil, keputusan nonaktif bukanlah sekadar simbolik, tetapi berkonsekuensi pada pencabutan seluruh akses dan hak istimewa Adies Kadir dalam struktur organisasi partai.

Langkah tegas ini diambil Golkar sebagai bentuk penertiban internal dan untuk menjaga citra partai, khususnya menyusul kegaduhan publik soal pernyataan Adies yang menyinggung soal "tunjangan masih nombok".

Baca Juga:

• Dudung Abdurachman: Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Murni Aspirasi, Tapi Rawan Ditunggangi
• Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

Meski telah dinonaktifkan dari struktur partai, posisi Adies Kadir di DPR masih berada dalam zona abu-abu secara administratif.

Sebab, dalam Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tidak dikenal istilah "nonaktif" bagi anggota DPR.

Aturan hanya mengatur tentang:

- Pemberhentian sementara

- Pemberhentian pimpinan

- Penggantian antar waktu (PAW)

Dalam Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila:

Pimpinan DPR Setujui Usulan MKD, Gaji dan Tunjangan 5 Anggota Nonaktif Dihentikan

Ima Mahdiah: Revisi Tunjangan DPRD DKI Akan Disesuaikan dengan PAD

Dudung Abdurachman: Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Murni Aspirasi, Tapi Rawan Ditunggangi

Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

Mahasiswa Demo Tuntut Transparansi Tunjangan DPRD DKI: "Jangan Hanya Sengsarakan Rakyat!"

Aksi Demonstrasi Cipayung Plus di DPRD Madina Berjalan Kondusif, Polres Apresiasi Sikap Humanis Mahasiswa