Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Fasilitas Partai Usai Dinonaktifkan

- Diusulkan oleh partai politiknya,

- Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau

- Jika ditarik keanggotaannya sebagai kader partai politik.

Sebelumnya, Adies Kadir menjadi perbincangan luas setelah menyebut bahwa meski mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, para anggota DPR, termasuk dirinya, masih harus "nombok" untuk memenuhi kebutuhan akomodasi di Jakarta.

Pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari publik, di tengah situasi ekonomi nasional yang masih menantang dan tekanan masyarakat terhadap transparansi anggaran pejabat publik.

Partai Golkar langsung merespons dengan menonaktifkan Adies Kadir dari seluruh posisi strategis partai, termasuk sebagai Wakil Ketua Umum.

Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen partai terhadap etika politik dan kepantasan publik.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi apakah Golkar juga akan mengusulkan pemberhentian atau PAW Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Adies Kadir adalah politikus senior Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Ia juga dikenal sebagai anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Adies memiliki total kekayaan yang cukup signifikan, termasuk kepemilikan properti dan kendaraan mewah.*