KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran, Aturan Kerahasiaan Ijazah Capres-Cawapres Berlaku Umum

"Tidak ada yang dilindungi. Aturan ini berlaku umum. Siapapun nanti yang mencalonkan diri, data-datanya bisa dimintakan, dan kami tetap akan menggunakan mekanisme yang sama," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lembaga seperti KPU memang berkewajiban mengelola dan mengklasifikasikan jenis informasi publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Informasi yang masuk kategori dikecualikan, kata dia, tidak serta merta ditutup selamanya, namun membutuhkan prosedur hukum tertentu untuk dibuka.

"Ini bukan soal Jokowi atau Gibran. Ini adalah soal kepatuhan terhadap undang-undang. Kalau tidak begitu, lembaga kami bisa dianggap lalai dalam menjaga informasi yang dilindungi hukum," ujarnya.

Sebelumnya, publik sempat menyoroti dokumen ijazah capres dan cawapres yang tidak dapat diakses secara bebas, terutama setelah isu dugaan ijazah palsu kembali mencuat ke ruang publik.

Namun, KPU menekankan bahwa keputusan yang diambil saat ini bukan merupakan respons terhadap isu tersebut, melainkan bagian dari regulasi informasi kelembagaan.

Kebijakan baru ini akan menjadi pedoman bagi KPU dalam menanggapi permintaan data pribadi para calon pada pemilu mendatang, dan sekaligus menghindari pelanggaran atas perlindungan data pribadi serta hak konstitusional setiap warga negara.*

(in/a008)

Wamensesneg: Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri

Prabowo Genjot Energi Surya Nasional: 100 GW Panel Surya Akan Dibangun

KAMAKSI Desak Bawaslu Batalkan Hasil Pilkada Ulang Bangka, Soroti Dugaan Kecurangan TSM dan Pemalsuan Dokumen

Calon Hakim Agung Suradi: Hukuman Mati Masih Dibutuhkan untuk Kejahatan Serius

Kemenkopolkam Ultimatum Bersihkan Aparat Terlibat Bandar Narkoba Tanpa Ampun

Jaksa Agung ASEAN Teken Deklarasi Sanur Bali, Resmikan Forum Penegakan Hukum Regional