Jokowi Dukung Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

Sebelumnya, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 telah merinci sejumlah syarat agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028, antara lain pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektar, realisasi gedung perkantoran 20 persen, hunian layak dan berkelanjutan 50 persen, serta sarana prasarana dasar minimal 50 persen.

Selain itu, pemindahan pemerintahan mensyaratkan 1.700–4.100 aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN dengan layanan kota cerdas mencakup 25 persen wilayah.*

(KM)

Jokowi Dukung Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

Trias Politica Lengkap di IKN 2028, Jakarta Tak Lagi Jadi Pusat Kekuasaan

KSP Tegaskan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia, Bukan Sekadar Pusat Pemerintahan

Presiden Prabowo Tetapkan IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

Pasca Banjir Bali, Gubernur Koster Temui Sejumlah Menteri di Jakarta: Bahas Normalisasi Sungai dan PWA

Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun untuk IKN Ditolak DPR, Basuki: Bisa Mundur Lagi