JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi politik dan arah kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi Presiden dan DPR.
Ia meminta Menkeu lebih fokus membangun tim ekonomi yang solid serta berhenti memberikan komentar terhadap kebijakan kementerian lain.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Pernyataan tersebut merespons komentar Menkeu Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya serapan anggaran.
Menurut Misbakhun, program MBG tidak bisa dipisahkan dari aspek politik anggaran dan harus dibahas bersama DPR, bukan sekadar dilihat dari sisi teknokratis semata.
"Alokasi anggaran MBG punya dimensi politik sendiri. Tidak bisa anggaran yang tidak terserap langsung dialihkan begitu saja tanpa dibicarakan dengan DPR," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar itu juga menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa lebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan parlemen.
"Ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit, itu sebenarnya harus dirapatkan dengan DPR. Walaupun masih dalam proses pembahasan APBN, tapi harus tetap dijaga komunikasi dan sinerginya. Jangan terkesan sepihak," tambah Misbakhun.
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga kembali mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi menjaga daya beli masyarakat yang belakangan ini mengalami tekanan.
"Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, kita turunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik," paparnya.
Ia menilai, keberpihakan kebijakan fiskal kepada rakyat, khususnya kelompok menengah rentan, sangat krusial di masa transisi pemerintahan.
Ia juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial agar kelompok rentan tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
"Desain kebijakan fiskal kita ke depan harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari visi kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo," ujar Misbakhun menutup pernyataannya.*
(sn/a008)
LEBAK Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria resmi dicopot dari jabatannya usai insiden penamparan terhadap seorang siswa y
Pendidikan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menter
Ekonomi
SERDANG BEDAGAI Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang
Seni dan Budaya
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
