JAKARTA — Komisi III DPR RI tengah menggodok Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan fokus pada pembenahan mekanisme penahanan terhadap tersangka.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan terukur.
Baca Juga:Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa dalam KUHAP yang berlaku saat ini, dasar penahanan masih didasarkan pada kekhawatiran subjektif aparat penegak hukum—seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti.
"Tiga-tiganya itu hanya berdasarkan kekhawatiran yang sangat subjektif.Kita ingin bikin yang seobjektif mungkin — bukan dikhawatirkan lagi, tapi sudah ada upaya melarikan diri, upaya mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan alat bukti," kata Habiburokhman saat audiensi dengan mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).Ia menambahkan, revisi KUHAP nantinya akan memuat kriteria yang lebih konkret dan dapat diukur.
Misalnya, seseorang baru bisa ditahan jika terdapat bukti nyata bahwa ia berupaya melarikan diri, memberikan keterangan palsu, mempengaruhi saksi, atau melakukan tindakan yang menghambat proses penyidikan.Meski demikian, Habiburokhman mengakui usulan tersebut menuai kritik karena dianggap bisa mempersempit ruang bagi aparat penegak hukum dalam mengambil langkah cepat. Ia mencontohkan kasus yang sempat menyita perhatian publik, seperti penganiayaan oleh bos toko roti di Jakarta Timur dan kematian Dini Sera dengan tersangka Gregorius Ronald Tannur di Surabaya pada 2024.
"Sudah sekeji itu, tapi kalau tidak memenuhi kualifikasi penahanan seperti melarikan diri atau menghilangkan alat bukti, maka pelaku bisa saja tidak ditahan. Ini yang sedang kita cari titik tengahnya," ujarnya.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pembahasan revisi KUHAP masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan praktisi hukum.
"Masukan ini akan terus kita godok. Kita ingin KUHAP yang baru benar-benar menjadi tulang punggung penegakan hukum yang adil dan berimbang," tutup Habiburokhman.*
(kp/mt)
MEDAN Penyidik Direktorat Siber Crime Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus scamming, yang korbannya adalah
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aliran uang suap yang mengali
Hukum dan Kriminal
TOBA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan setelah sebanyak 34 siswa SMP Negeri 1 Lagubot
Peristiwa
MEDAN Kasus penipuan dengan modus scamming melalui aplikasi WhatsApp kembali terjadi.adsense Kali ini, korbannya adalah tokoh masyarak
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pr
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Felis, bocah berusia 3 tahun 7 bulan asal Arse Julu, Kelurahan Arse, Tapanuli Selatan, harus menghadapi perjuangan hidu
Kesehatan
LHOKSEUMAWE Tim voli putri Persit Korem 011/Lilawangsa keluar sebagai juara dalam turnamen bola voli yang digelar dalam rangka mempering
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tujuh staf Direktorat Jenderal Mineral dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
