Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan tersebut diatur dalam UU BUMN terbaru, yang memberikan delegasi wewenang pada Badan Pengaturan (BP) BUMN untuk menetapkan persyaratan berbeda bagi calon anggota direksi.
Managing Partner DNP Law Firm, Febri Diansyah, menjelaskan bahwa Pasal 15A ayat (1) huruf a UU BUMN mewajibkan calon direksi BUMN adalah WNI.
Namun, ayat (3) memberi ruang bagi BP BUMN untuk mengatur persyaratan berbeda, termasuk terkait kewarganegaraan.
"Jadi memang ada ruang bagi BP BUMN untuk mengatur berbeda persyaratan bagi calon direksi Persero, salah satunya terkait syarat WNI," ujar Febri.
Langkah ini menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum dan publik mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan prinsip kedaulatan ekonomi serta perlindungan BUMN sebagai aset negara.*
(cn/M/006)
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melakukan ziarah ke makam enam mantan Ketua Umum yang telah wafat m
SENI DAN BUDAYA
ACEH Sebagian besar wilayah Provinsi Aceh diprakirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari. Kondisi ini terjadi d
NASIONAL
MEDAN Sebagian besar wilayah Sumatera Utara diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari ini. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di se
NASIONAL
JAKARTA Cuaca di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta diperkirakan cerah sepanjang hari. Kondisi ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu,
NASIONAL
BANDUNG Sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari. Kondisi ini terjadi di mayoritas kabupaten
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari ini diperkirakan didominasi kondisi berawan. Sementara itu, wilayah Slema
NASIONAL
BALI Sebagian besar wilayah di Provinsi Bali diperkirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari ini. Berdasarkan prakiraan cuaca terbaru,
NASIONAL
SOLO Rencana pelaksanaan Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat belum menemui titik terang. Dua kubu yang
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak bisa hanya ditopang oleh satu se
EKONOMI
MIMIKA Komando Distrik Militer (Kodim) 1710/Mimika memulai pembangunan enam Jembatan Garuda yang tersebar di tiga distrik di Kabupaten M
NASIONAL
