JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III tahun 2025.
Meski dana transfer dari pemerintah pusat telah disalurkan tepat waktu, belanja pemerintah daerah dinilai masih berjalan tidak optimal.
Akibat rendahnya realisasi belanja, Purbaya menyebutkan saat ini terdapat dana sebesar Rp234 triliun yang masih mengendap di rekening perbankan milik pemerintah daerah.Baca Juga:
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tegas Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi, Senin (20/10).
Hingga September 2025, total realisasi belanja daerah tercatat Rp712,8 triliun, atau hanya 51,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Purbaya menyoroti bahwa belanja modal, yang seharusnya menjadi penggerak utama pembangunan, justru anjlok lebih dari 31 persen dan baru terealisasi Rp58,2 triliun.
"Artinya, perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih lambat. Belanja modal adalah belanja produktif yang berdampak langsung pada pembangunan dan penciptaan lapangan kerja," jelasnya.
Selain itu, belanja barang dan jasa tercatat turun 10,5 persen, dan pos belanja lainnya bahkan anjlok hingga 27,5 persen. Hanya belanja pegawai yang relatif stabil, meskipun turun tipis 0,7 persen.
Menteri Keuangan menegaskan pentingnya percepatan eksekusi anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelola keuangan di tingkat daerah. Ia juga meminta agar kepala daerah tidak menunda-nunda belanja hingga akhir tahun.
"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," tegas Purbaya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola keuangan dan integritas, karena hal itu menyangkut kepercayaan publik dan investor.
"Kepercayaan adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama," pungkasnya.
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset milik PT P
Hukum dan Kriminal
ACEH BARAT Banjir luapan melanda tiga desa di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, usai wilayah tersebut diguyur hujan
Peristiwa
JAKARTA Proses penunjukan pelatih kepala baru Timnas Indonesia memasuki babak krusial.adsense Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamen
Olahraga
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tindak
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Astindo Sumut Travel Exchange (ASTEX) 20
Pariwisata
MEDAN Proyek rehabilitasi Jembatan Jalan Kejaksaan di Kota Medan menghadapi kendala serius. adsenseDi luar dugaan, kolong jembatan yan
Peristiwa
MEDAN PT PLN (Persero) melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah Medan Selatan hari ini, Selasa (21/10/2025).adsense Akibatny
Nasional
JAKARTA Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian stra
Nasional
JAKARTA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merespons serius arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlunya pe
Pendidikan
MEDAN Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis pada awal perdagangan hari ini, Selasa (21/10/2025), d
Ekonomi
