
Pemerintah Siapkan 1 Juta Hektare Lahan, Zulhas Optimistis Produksi Etanol Capai Target BBM 10%
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga 10 perse
PemerintahanJAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4).
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa (21/10/2025), Amien menekankan pentingnya menjaga netralitas institusi kepolisian sebagai alat negara yang konstitusional.
Baca Juga:"Polri bukanlah 'Partai Coklat' yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini bentuk penghinaan terhadap institusi Polri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya," ujar Amien.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan.
Selain fungsi Polri, Amien juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional yang dinilai menyimpang dari semangat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menuduh kelompok pemilik modal sebagai pihak yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia, sementara rakyat hanya mewarisi kerusakan ekologis dan kemiskinan massal.
"Yang ditinggalkan buat bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan," ujarnya.
Sebagai solusi, Partai Ummat mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara melalui kebijakan transparan dan efisien. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Diversifikasi ekonomi
- Hilirisasi sumber daya alam
- Eksploitasi berkelanjutan
- Pembentukan Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara)
Amien juga mengingatkan bahaya dominasi kepentingan asing dalam pengelolaan SDA.
"Hati-hati dengan kepentingan asing. Sekali lagi, kepentingan asing!" tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menepis anggapan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak akan habis.
"Indonesia kaya SDA, tetapi penerimaan negara masih rendah. Ini karena kesalahan tata kelola," kata Ridho.
Ia menyebut nilai ekonomi bersih SDA Indonesia mencapai USD 115 miliar atau sekitar Rp 1.800 triliun per tahun, tetapi hanya Rp 500–600 triliun yang masuk ke dalam APBN.
Baca Juga:
Sisanya, menurut Ridho, menguap akibat kebocoran sistemik dan lemahnya regulasi.
"Jika seluruh laba bersih SDA masuk ke APBN, maka potensi penerimaan negara bisa naik tiga kali lipat. Artinya, APBN bisa tumbuh hingga 65% lebih besar dari saat ini," pungkasnya.
Partai Ummat secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi besar dalam pengelolaan Polri dan kekayaan alam nasional.
Mereka menilai, jika dikelola dengan benar, SDA Indonesia bisa menjadi fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.*
(km/a008)
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga 10 perse
PemerintahanJAKARTA BARAT Polisi berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan yang beroperasi di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dari lokasi, apa
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Keluarga Aulia Rizky dan Indra Jayadi, pasangan korban penganiayaan yang terjadi pada Maret 2025, melaporkan oknum penyidi
Hukum dan KriminalKUTAI KARTANEGARA PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field terus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui
PeristiwaJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia akan menghentikan impor seluruh jenis garam mulai tahun 20
PemerintahanJAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini berkesempatan mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui fitur DANA K
PeristiwaJAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
KesehatanDENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
PeristiwaJAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
PemerintahanJAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi