Hotman Paris: Febrie Adriansyah Jalani 18 Pertanyaan, Pemeriksaan Masih Fokus Kasus Asabri
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan klienn
NASIONAL
JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025).
Baca Juga:"Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya, oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama," kata Prasetyo kepada wartawan.
Saat dikonfirmasi mengenai keikutsertaan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam daftar tersebut, Prasetyo membenarkannya."Ya, masuk. Masuk," ujarnya singkat.
Pemerintah, kata Prasetyo, memberikan gelar itu sebagai bentuk penghormatan terhadap para tokoh yang dianggap berjasa besar bagi bangsa dan negara."Itu bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang sudah pasti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa," ujar Prasetyo.
Namun, rencana pemberian gelar kepada Soeharto kembali membuka perdebatan lama: apakah jasa pembangunan selama 32 tahun kepemimpinannya dapat menutupi catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan otoritarianisme di masa Orde Baru.Sebelumnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) telah mengkaji 49 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional 2025. Di antara nama-nama itu, beberapa figur menonjol: Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, hingga Soeharto sendiri.
Usulan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Namun, pengusulan nama Soeharto memecah opini publik.
Lebih dari 500 aktivis dan akademisi telah menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana pemberian gelar tersebut.
Sikap serupa disuarakan oleh Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan. Ia menilai pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi mengaburkan ingatan kolektif bangsa terhadap kekuasaan yang otoriter.
Meski menuai penolakan, sejumlah ormas Islam justru menyatakan dukungan terhadap Soeharto. Dukungan tersebut datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai jasa Soeharto dalam stabilitas politik dan pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan klienn
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum pengusaha Don Ritto menyatakan uang tunai dan emas seberat 74 kilogram yang disita penyidik dari rumah mantan Jaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap melakukan efisiensi anggaran, termasuk membuka peluang memangkas anggaran s
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin dikenal sebagai bangsa yang hanya berpangku tangan. Menurutnya, Indon
NASIONAL
DELI SERDANG Kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk pengangkut air mineral dengan d
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkap adanya kebijakan pada masa kepemimpinan sebelumnya yang meng
NASIONAL
MALANG Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi te
NASIONAL
NAGAN RAYA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal percepatan pembanguna
NASIONAL
ACEH TIMUR Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus mematangkan persiapan pembangunan
NASIONAL
MEDAN Fraksifraksi DPRD Provinsi Sumaterafraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov)
PEMERINTAHAN