Menjelang Hari Pahlawan, Prabowo Siap Umumkan 10 Penerima Gelar Pahlawan Nasional — Soeharto Masuk Daftar

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025).

Baca Juga:

• Kenapa Listyo Sigit Masuk Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri? Ini Alasan Prabowo

"Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya, oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama," kata Prasetyo kepada wartawan.

Saat dikonfirmasi mengenai keikutsertaan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam daftar tersebut, Prasetyo membenarkannya."Ya, masuk. Masuk," ujarnya singkat.

Pemerintah, kata Prasetyo, memberikan gelar itu sebagai bentuk penghormatan terhadap para tokoh yang dianggap berjasa besar bagi bangsa dan negara."Itu bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang sudah pasti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa," ujar Prasetyo.

Namun, rencana pemberian gelar kepada Soeharto kembali membuka perdebatan lama: apakah jasa pembangunan selama 32 tahun kepemimpinannya dapat menutupi catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan otoritarianisme di masa Orde Baru.Sebelumnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) telah mengkaji 49 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional 2025. Di antara nama-nama itu, beberapa figur menonjol: Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, hingga Soeharto sendiri.

Usulan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Namun, pengusulan nama Soeharto memecah opini publik.

Lebih dari 500 aktivis dan akademisi telah menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana pemberian gelar tersebut.

"Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan menghapus jejak kelam sejarah politik dan pelanggaran HAM masa lalu," tulis pernyataan sikap para aktivis yang dihimpun pekan lalu.

Sikap serupa disuarakan oleh Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan. Ia menilai pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi mengaburkan ingatan kolektif bangsa terhadap kekuasaan yang otoriter.

Meski menuai penolakan, sejumlah ormas Islam justru menyatakan dukungan terhadap Soeharto. Dukungan tersebut datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai jasa Soeharto dalam stabilitas politik dan pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini, Yusril dan Jimly Dikabarkan Masuk

"Beliau berjasa besar menjaga keutuhan bangsa dan menegakkan pembangunan nasional," ujar salah satu pengurus MUI pusat.Di sisi lain, keluarga Soeharto juga menyambut positif rencana ini.

Cucu Soeharto bahkan menyebut bahwa setiap manusia memiliki kesalahan, namun jasa kakeknya terhadap Indonesia tetap harus dihargai.Langkah Prabowo memberi gelar kepada Soeharto tak sekadar keputusan administratif.

Banyak pengamat menilai ini sebagai politik rekonsiliasi sejarah, atau upaya membangun narasi baru tentang warisan Orde Baru di tengah pemerintahan yang lahir dari koalisi besar nasional.Sebagian pihak membaca keputusan ini sebagai sinyal pemulihan citra masa lalu—sebuah usaha untuk meneguhkan kesinambungan antara ketertiban Orde Baru dan stabilitas nasional yang kini dijanjikan pemerintahan Prabowo.

"Ini bukan sekadar penghargaan, tapi juga upaya membingkai ulang sejarah nasional dari perspektif kekuasaan," kata seorang pengamat politik Universitas Indonesia kepada Tempo.

Deklarasi sepuluh nama pahlawan nasional ini akan diumumkan di Istana Negara pada Senin pagi, 10 November 2025. Selain Soeharto, beberapa nama lain disebut berasal dari kalangan pejuang kemerdekaan dan tokoh pergerakan sosial.

Namun yang paling menarik, Hari Pahlawan tahun ini tampaknya akan menjadi panggung perdebatan besar — antara mereka yang menuntut penghormatan sejarah dan mereka yang menolak glorifikasi terhadap masa lalu yang kontroversial.*

(km/um)

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Kontroversi Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

Kenapa Listyo Sigit Masuk Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri? Ini Alasan Prabowo

Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini, Yusril dan Jimly Dikabarkan Masuk

Jokowi Tanggapi Kontroversi Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

Prabowo Minta Masyarakat Hormati Jasa Jokowi: “Pemimpin Itu Manusia, Bukan Maha Paripurna”

Prabowo Tegaskan Tak Takut Jokowi: Saya Hopeng Kok

Presiden Prabowo Wajibkan Bahasa Asing di Kurikulum Sekolah Vokasi, Lulusan Siap Bersaing Global!