Jepang Longgarkan Ekspor Pertahanan, Indonesia Masuk Daftar Prioritas Penerima Senjata
JAKARTA Hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang memasuki babak baru setelah pemerintah Jepang resmi melonggarkan kebi
INTERNASIONAL
JAKARTA- Lima mahasiswa mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka meminta agar rakyat, khususnya konstituen, memiliki hak untuk memberhentikan anggota DPR RI jika dianggap tidak lagi mewakili kepentingan mereka.
Permohonan ini diajukan oleh Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna.Baca Juga:
Mereka menyoroti Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang mengatur pemberhentian antarwaktu anggota DPR, di mana syaratnya hanya dapat diusulkan oleh partai politik.
Menurut Ikhsan, ketentuan ini menciptakan pengecualian bagi rakyat, sehingga partai politik memiliki kekuasaan tunggal untuk memberhentikan anggotanya, sementara aspirasi konstituen sering diabaikan.
"Permohonan ini bukan karena kebencian terhadap DPR atau partai politik, melainkan bentuk kepedulian untuk mendorong perbaikan demokrasi," kata Ikhsan, Selasa (18/11/2025), seperti dikutip dari laman resmi MK.
Para pemohon menambahkan, selama ini partai politik kerap memberhentikan anggota DPR tanpa alasan jelas, sedangkan anggota yang kehilangan legitimasi di mata konstituen justru tetap dipertahankan.
Hal ini, menurut mereka, menempatkan rakyat sebagai pemilih hanya sebatas prosedural formal, tanpa kekuatan nyata dalam pengawasan legislatif.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta agar Pasal 239 ayat (2) huruf d diubah sehingga pemberhentian anggota DPR bisa dilakukan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara ini teregister dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Sidang pemeriksaan pendahuluan pertama digelar pada 4 November, dan pemeriksaan kedua untuk perbaikan permohonan berlangsung pada 17 November 2025.
MK belum memberikan keputusan akhir, namun permohonan ini membuka perdebatan mengenai keseimbangan kekuasaan antara partai politik dan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia.*
JAKARTA Hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang memasuki babak baru setelah pemerintah Jepang resmi melonggarkan kebi
INTERNASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan penggunaan pangan lokal dalam pela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menargetkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pesohor Ammar Zoni memberikan respons singkat usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Bank Sumut memperkuat sinergi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pa
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII DPR RI dalam masa reses di Kantor Gubernur Sum
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengajak generasi muda untuk memperkuat potensi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi k
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya regulasi yang tegas dalam penanganan pengungsi luar n
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan Kamis (23/4/2026). Rupiah ditutup turun 105 poin atau 0,61 persen
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia tengah memb
NASIONAL