BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
PEKAN BARU- Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam peralihan sistem data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKKN) di Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (23/11/2025).
Sri menyoroti sejumlah masalah yang kerap muncul saat ada perubahan kebijakan atau sinkronisasi data kepesertaan JKN, seperti hilangnya data peserta, gangguan keaktifan kepesertaan, dan ketidakmampuan masyarakat menggunakan layanan BPJS Kesehatan saat dibutuhkan.Baca Juga:
"Sering sekali ada pemberitaan, satu kebijakan berganti, misalnya dari data lama ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Itu tiba-tiba ada data kepesertaan yang terganggu, ada data yang hilang, sehingga BPJS tidak bisa digunakan saat dibutuhkan," ujarnya.
DTSEN Jadi Tulang Punggung Data Nasional
Politikus Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa DTSEN bakal menjadi basis data nasional untuk berbagai program sosial dan kesehatan.
Oleh sebab itu, transisinya harus dilakukan secara arif, tanpa menimbulkan keresahan publik.
Sri juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di beberapa daerah.
Ia menemukan masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang berstatus UHC tetapi tercatat tidak aktif, sehingga akses pelayanan kesehatan mereka terhambat.
"Dengan Universal Health Coverage (UHC) ternyata masih banyak peserta yang tidak aktif. Meskipun sudah UHC, mereka tidak bisa menggunakan BPJS untuk berobat," katanya.
Ia menekankan bahwa prinsip UHC adalah menjamin seluruh masyarakat tercover untuk pelayanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
"Harapan kami, UHC itu menjamin bahwa semua masyarakat di kabupaten atau kota tersebut sudah tercover untuk menjalani pengobatan," jelas Sri.
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL