PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
BANDUNG – Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyerahkan Manifesto MMS kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dokumen ini berisi peta jalan pemulihan martabat dan masa depan Tatar Sunda di tengah tantangan sistemik yang melanda masyarakat Sunda, mulai dari ketimpangan fiskal hingga kebudayaan yang terpinggirkan.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa persoalan Sunda saat ini bukan sekadar daftar keluhan sektoral, melainkan masalah sistemik yang kompleks dan membutuhkan kepemimpinan kolektif serta keberanian dalam mengambil keputusan strategis.Baca Juga:
"Persoalan Sunda hari ini sudah melampaui batas sektoral, harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif," ujar Dindin, Minggu (23/11/2025).
Dokumen Manifesto ini dirumuskan melalui proses panjang, dimulai dari Sawala Maya I & II via Zoom, hingga musyawarah tatap muka di Universitas Padjadjaran pada 15 November 2025.
Hasilnya dituangkan dalam Policy Brief, notulensi rapat Pinisepuh, serta kajian Komisi A dan B Panata Pikir.
Dari rangkaian diskusi, MMS menetapkan empat agenda strategis:
-Penguatan jati diri dan kebudayaan Sunda – termasuk revolusi pendidikan karakter Sunda, afirmasi bahasa dan toponimi, serta pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
-Penataan relasi pusat–daerah – mencakup reforma keadilan fiskal, integrasi Sunda Raya ala konsep Benelux, dan evaluasi kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.
-Pembangunan dan kesejahteraan rakyat – audit sistemik proyek strategis nasional, reforma agraria kultural, dan pengembangan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya berbasis data presisi.
-Penguatan sistem kepemimpinan Sunda – menekankan kepemimpinan berbasis nilai lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya kembali meneguhkan jati diri Sunda dan menata lingkungan secara berkelanjutan.
"Jika sekarang saya bersihkan pemukiman di bantaran sungai, itu agar muara sungai membaik dan mendukung pemulihan kondisi gunung," katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, turut mengapresiasi upaya MMS, sekaligus mengingatkan agar masyarakat Sunda menatap ke depan dengan memperkuat kerja sama berbasis nilai-nilai luhur seperti silih asah, silih asih, silih asuh.
Di penutup, Dindin menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan tersebut demi tercapainya keadilan fiskal, kemuliaan budaya, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat.*
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN