JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.
Peraturan ini memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil, termasuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Intelijen Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 1 ayat (1) menyebut bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilakukan dengan melepaskan jabatan di lingkungan kepolisian.Baca Juga:
Sementara Pasal 3 mengatur bahwa penugasan dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri, termasuk organisasi internasional dan kantor perwakilan negara asing di Indonesia.
Posisi yang ditempati dapat berupa jabatan manajerial maupun nonmanajerial, sesuai kebutuhan kementerian atau lembaga terkait.
Peraturan ini diterbitkan tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 bahwa anggota Polri aktif tidak diperkenankan menjabat di posisi sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah syarat wajib untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.
"Perumusan norma yang ada di UU Polri sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun ASN di lembaga sipil," kata Ridwan.
MK menilai izin penugasan semata dari Kapolri tidak cukup untuk menutupi kekosongan norma tersebut.
Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan respons resmi terkait implementasi peraturan baru tersebut.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengaku belum mengetahui adanya peraturan itu.
Perpol 10/2025 menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan putusan MK yang sebelumnya menegaskan larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menduga terdapat upaya sistematis untuk membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan fenomena pelaporan terhadap pihakpihak yang menyampaikan kr
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Jalan MedanBinjai Km 12,5, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan peristiwa
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak asasi m
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama jajaran pemerintah kota melayat ke rumah duka almarhumah Hj Fatiah Haitami
PEMERINTAHAN
BENER MERIAH Personel Koramil 02/Wih Pesam jajaran Kodim 0119/Bener Meriah melakukan aksi penghijauan di sepanjang bantaran Sungai Redel
NASIONAL
ACEH TENGAH Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, memasuki tahap III. Proyek
NASIONAL
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menegaskan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, d
EKONOMI
LABURA Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mendorong peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat melalui berba
KESEHATAN
DELI SERDANG Payabakung United memastikan diri sebagai juara Liga 4 Sumatera Utara Piala Gubernur 20252026 setelah menaklukkan PS Kwa
OLAHRAGA
