Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara menuai protes dari sejumlah pengurus partai.
Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumut, Muhyan Tambuse, mengaku heran dengan penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut yang diumumkan tanpa koordinasi dengan Sekretariat DPD Golkar Sumut, Kamis (18/12/2025).
"Kita bertanya juga kenapa tiba-tiba penunjukan Plt, padahal belum diterima oleh Sekretariat DPD Golkar Sumut. SK Plt itu juga kita kaget kenapa tiba-tiba keluar," ujar Muhyan.Baca Juga:
Muhyan menegaskan, sebelumnya telah ada pemberitahuan bahwa penunjukan Plt tidak dapat dilakukan jika jadwal Musyawarah Daerah (Musda) belum ditetapkan.
Ia menduga penunjukan ini didorong oleh kepentingan pihak tertentu di Sumatera Utara dan berpotensi menggagalkan proses Musda Golkar Sumut.
"Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut," tambah Muhyan.
Lebih lanjut, Muhyan meminta DPP Golkar meninjau kembali penunjukan Plt tersebut.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan hasil Pemilu sebelumnya dan memastikan Plt tidak diintervensi oleh kekuatan yang bertujuan untuk kepentingan individu tertentu.
Selain itu, Muhyan menyoroti peran besar mantan Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau Ijeck, dalam membesarkan partai di wilayah tersebut.
Menurutnya, kepemimpinan Ijeck telah membawa Golkar Sumut mencapai pencapaian tertinggi dalam Pemilu, baik dari segi suara maupun jumlah kader yang berhasil menembus legislatif.
"Sudah banyak dilakukan oleh Ijeck untuk membesarkan Golkar di Sumut. Bukan hanya ide dan gagasan, tapi juga kontribusi finansialnya yang besar demi kesuksesan partai," ujar Muhyan.
Dengan kondisi ini, masa depan Golkar Sumut dianggap krusial, terutama dalam menjaga kestabilan internal partai menjelang Musda yang akan datang.*
(d/ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK