Mugiyanto Soroti Kekurangan SDM Latar Belakang HAM di Kementerian, Janji Perbaikan di 2026

JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, mengungkapkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang HAM di Kementerian HAM masih sangat terbatas.

Hal ini menjadi catatan penting bagi lembaga tersebut dalam upaya memperkuat kapasitas dan kualitas pengelolaan HAM di Indonesia.

Dalam acara Kaleidoskop Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 yang digelar pada Senin (5/1/2026), Mugiyanto menyampaikan bahwa meskipun Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Kementerian HAM telah bekerja keras, namun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi.

Baca Juga:

• Soal Pasal Penghinaan Presiden, Menkum Imbau Masyarakat Pahami Perbedaannya

"Staf yang ada di Kementerian ini tidak semuanya memiliki latar belakang dalam bidang HAM. Bahkan yang berlatar belakang HAM itu minoritas," ujarnya.

Mugiyanto menambahkan bahwa pada tahun 2026, Kementerian HAM harus fokus untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas SDM, khususnya di Kantor Wilayah (Kanwil) yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas di tingkat daerah.

"Ada tanggung jawab besar yang harus kita emban dan itu menjadi salah satu poin yang perlu kita tingkatkan," tambahnya.

Capaian dan Program Kementerian HAM di 2025

Meski menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM, Mugiyanto mengapresiasi capaian signifikan Kementerian HAM dalam waktu singkat, sejak diresmikan pada Oktober 2024.

Menurutnya, berbagai program dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik, meski baru berjalan 15 bulan.

Mugiyanto menyoroti beberapa capaian penting, termasuk peluncuran program seperti Kampung Redam, Desa Sadar HAM, serta pengembangan Indeks Hak Asasi Manusia dan Satu Data HAM.

Selain itu, Kementerian HAM juga berhasil menggelar acara Pusrenbangham, yang pertama kalinya diadakan pada 2025.

Lebih jauh lagi, pencapaian luar biasa lainnya adalah Indonesia yang berhasil mendapatkan kepastian sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Soal Pasal Penghinaan Presiden, Menkum Imbau Masyarakat Pahami Perbedaannya

Wamenkum Eddy Hiariej Klarifikasi: Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan Adalah Hoaks

Jangan Sembarang Sebut Pelanggaran HAM Berat dalam Penanganan Bencana Alam

Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Jamin Kepastian Hukum, Tak Ada Lagi Perkara Digantung

Polresta Denpasar Gelar Upacara Kenaikan Pangkat dan Wisuda Purna Bhakti, 101 Personel Naik Pangkat

Sekolah di Sumut Mulai Revitalisasi: Bobby Nasution Dampingi Menteri Dikdasmen Resmikan Program 2025