JAKARTA – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau mekanisme tidak langsung berpotensi melahirkan pemimpin yang minim legitimasi di mata publik.
Pernyataan itu disampaikan Efriza kepada wartawan pada Kamis (15/1/2026).
Menurut Efriza, persoalan utama pilkada tidak langsung bukan terletak pada kemampuan masyarakat memilih, melainkan kualitas kandidat yang diajukan oleh elite politik.Baca Juga:
"Pilkada tidak langsung itu ketika pemimpinnya terpilih tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Efriza.
Pengamat itu menekankan, mekanisme ini berpotensi menimbulkan elitisme dan politik transaksional.
Akses kekuasaan akan semakin sempit dan hanya berputar di lingkaran elite tertentu.
Dampaknya, biaya politik bisa meningkat secara tersembunyi, sementara prinsip demokrasi substantif menjadi tergerus.
"Jangan-jangan semuanya itu elitisme. Kecenderungannya lebih mahal karena hanya elit-elit politik yang memiliki akses," tambah Efriza.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD mensyaratkan perubahan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Mekanisme ini tetap harus merujuk pada UUD 1945 dan sila keempat Pancasila, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Tito juga menyebut bahwa wacana pilkada melalui DPRD telah menimbulkan perdebatan di berbagai daerah, termasuk Kota Padang.
"Kalau dilakukan dengan pemilihan oleh DPRD, Undang-Undang Pilkada harus diubah," ujarnya, menegaskan prosedur legal yang diperlukan.
Efriza menyimpulkan, jika pilkada tidak langsung diberlakukan tanpa evaluasi matang, risiko lahirnya pemimpin tanpa legitimasi masyarakat dan meningkatnya praktik politik transaksional menjadi ancaman serius bagi demokrasi lokal.*
(k/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
