Gerakan Rakyat Resmi Mendeklarasi Jadi Partai Politik dan Siap Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden, Ini Respon PKS

JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi deklarasi ormas Gerakan Rakyat yang resmi menjadi partai politik, Senin (19/1/2026).

Mardani menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat.

"Pertama, monggo. Tiap orang punyak hak berkumpul dan berserikat," kata Mardani kepada wartawan.

Baca Juga:

• Merawat Empati Jurnalisme di Tengah Gempuran AI

Mardani juga menekankan hubungan PKS dengan Anies Baswedan tetap terjaga.

PKS menyerahkan keputusan politik kepada Anies dan menegaskan partai akan menentukan dukungan Pilpres pada waktunya.

"Kedua, Mas Anies tetap kawan. Kita serahkan pada Mas Anies. Ketiga, untuk Pilpres PKS tentu pada waktunya akan memutuskan," ujarnya.

Mardani menambahkan, PKS akan memprioritaskan kaderisasi dalam setiap langkah politik. Menurutnya, pembahasan calon presiden masih terlalu dini.

"Sebagai Parpol, kaderisasi tentu dijadikan landasan utama. Masih panjang waktunya," tambahnya.

Deklarasi Partai Gerakan Rakyat sebelumnya diumumkan oleh Ketua Umum Sahrin Hamid, yang menyebut partainya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Partai ini resmi dibentuk pada awal 2026 setelah rapat kerja nasional.

"Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti Insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan," ujar Sahrin dalam siaran langsung YouTube Gerakan Rakyat, Minggu (18/1/2026).

Sahrin juga menegaskan, pendirian partai politik di Indonesia bukan perkara mudah karena persyaratan yang ketat. Ia menyebut proses ini merupakan kelanjutan perjuangan Gerakan Rakyat sejak 2023.

"Di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat," jelas Sahrin.*

(d/ad)

Merawat Empati Jurnalisme di Tengah Gempuran AI

Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Presiden Prabowo Ingatkan Partai Politik Tidak Terjebak Kepentingan Kelompok

Perdana sebagai Presiden, Prabowo Bakal Berpidato di World Economic Forum 2026

Permohonan Uji Materi Bonatua Ditolak MK, Ijazah Capres Tetap Sesuai UU Pemilu

Pelayanan Haji Tak Boleh Terganggu, DPR Usulkan Skema Terpisah untuk TNI/Polri

Cemas Konflik Global Memanas, SBY Minta PBB Ambil Langkah Nyata