Wakil Ketua DPRD Medan Terima Perwakilan AMPK Bahas Kasus TPPO, RDP Segera Dijadwalkan
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH., menerima kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Aliansi Masyarakat Pedul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTAR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan mendapat sanksi tegas, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat pelantikan pejabat Kanwil DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
"Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gayaan. Tapi negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," ujar Purbaya. Ia menegaskan, perilaku pegawai nakal merusak citra institusi dan merugikan pegawai yang bekerja dengan integritas.Baca Juga:
Langkah tegas ini muncul menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Januari 2026 di Kanwil DJP Jakarta Utara.
Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan, termasuk tiga pegawai pajak dan lima pihak swasta.
Pegawai pajak yang terjerat kasus suap adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Tim Penilai Askob Bahtiar, dan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin.
Mereka diduga menerima suap senilai Rp 4 miliar terkait penurunan penanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada.
Kasus ini bermula ketika PT Wanatiara Persada keberatan dengan kewajiban PBB sebesar Rp 75 miliar dan mengajukan sanggahan berulang kali.
Agus Syaifudin menawarkan solusi penurunan penanggungan menjadi Rp 15,7 miliar dengan syarat pembayaran Rp 8 miliar terlebih dahulu.
Pembayaran disamarkan melalui perusahaan konsultan pajak fiktif, PT Niogayo Bisnis Konsultan.
Menkeu Purbaya menekankan, langkah pembenahan akan dilakukan mulai level pusat hingga kantor wilayah dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja, melakukan konsolidasi internal, dan memastikan target penerimaan negara tercapai.
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH., menerima kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Aliansi Masyarakat Pedul
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG Sebuah kebakaran hebat menghanguskan tiga unit rumah dan satu warung makan di kawasan Jati Adabiah, Kecamatan Padang Timur, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
