Jokowi Maafkan Rismon Sianipar, Proses Hukum Tetap Diserahkan ke Pihak Berwenang
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTAR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan mendapat sanksi tegas, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat pelantikan pejabat Kanwil DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
"Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gayaan. Tapi negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," ujar Purbaya. Ia menegaskan, perilaku pegawai nakal merusak citra institusi dan merugikan pegawai yang bekerja dengan integritas.Baca Juga:
Langkah tegas ini muncul menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Januari 2026 di Kanwil DJP Jakarta Utara.
Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan, termasuk tiga pegawai pajak dan lima pihak swasta.
Pegawai pajak yang terjerat kasus suap adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Tim Penilai Askob Bahtiar, dan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin.
Mereka diduga menerima suap senilai Rp 4 miliar terkait penurunan penanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada.
Kasus ini bermula ketika PT Wanatiara Persada keberatan dengan kewajiban PBB sebesar Rp 75 miliar dan mengajukan sanggahan berulang kali.
Agus Syaifudin menawarkan solusi penurunan penanggungan menjadi Rp 15,7 miliar dengan syarat pembayaran Rp 8 miliar terlebih dahulu.
Pembayaran disamarkan melalui perusahaan konsultan pajak fiktif, PT Niogayo Bisnis Konsultan.
Menkeu Purbaya menekankan, langkah pembenahan akan dilakukan mulai level pusat hingga kantor wilayah dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja, melakukan konsolidasi internal, dan memastikan target penerimaan negara tercapai.
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengungkapkan pemerintah pusat akan menambah anggaran penanganan pascabencana di
PEMERINTAHAN