JAKARTA – Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad mengenai revisi Undang-Undang KPK tahun 2019.
Menurut Ma'ruf Amin, jika performa KPK dianggap menurun akibat UU saat ini, sebaiknya dikembalikan ke versi sebelumnya.
"Saya kira kalau semua orang menganggap bahwa KPK sekarang kurang punya performance karena adanya undang-undang, ya sebaiknya dikembalikan," ujar Ma'ruf Amin di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).Baca Juga:
Abraham Samad sebelumnya mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Samad menilai revisi UU KPK 2019 memangkas kewenangan lembaga dan menempatkan KPK di bawah eksekutif, sehingga mengurangi independensi.
"Lembaga antikorupsi harus bersifat independen, bukan di bawah eksekutif. Karena Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, seharusnya patuh pada standar internasional," kata Samad.
Ia juga menyoroti masalah rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang tidak mempertimbangkan masukan masyarakat, sehingga menimbulkan persoalan integritas.
Presiden Joko Widodo pun menanggapi rencana revisi kembali UU KPK, menyatakan setuju UU dikembalikan ke versi lama.
Jokowi menegaskan revisi UU KPK 2019 merupakan inisiatif DPR dan dirinya tidak menandatangani UU tersebut saat itu.
Pernyataan ini kembali membuka perdebatan soal independensi KPK dan urgensi revisi UU agar lembaga antikorupsi kembali optimal dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberantasan korupsi.*
(d/dh)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
