Bupati Aceh Utara: Tumpukan Kayu 13 Hektare Jadi Pemicu Parahnya Banjir
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA – Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan dukungan terhadap pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi lama, memantik pro-kontra di ruang publik.
Wacana ini menimbulkan pertanyaan, mengapa evaluasi baru digaungkan sekarang, padahal revisi UU KPK disahkan pada masa pemerintahannya.
Saat ditemui awak media di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026), Jokowi menegaskan bahwa perubahan tugas dan fungsi KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR, bukan keputusan pribadinya.Baca Juga:
"Ya saya setuju, bagus, karena itu dulu inisiatif DPR. Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ujarnya.
Kritik Pedas "Cari Muka"
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pernyataan Jokowi sebagai upaya "cari muka".
Menurutnya, meski Jokowi tidak menandatangani UU Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah tetap mengirim utusan untuk rapat pembahasan bersama DPR.
Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam proses legislasi.
"Kepada Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI, mohon jangan mencari muka pada isu UU KPK yang jelas-jelas dirubah pada masa beliau," kata Boyamin.
Ia menekankan bahwa revisi UU KPK kala itu melemahkan independensi KPK dan menyingkirkan sejumlah pegawai serta penyidik berintegritas melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Cuci Tangan" dan Reaksi Publik
Pengamat komunikasi politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai Jokowi sedang cuci tangan politik, mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab revisi UU KPK 2019.
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dituduh menjadi pihak yang menginisiasi pengaduan skandal naturalisasi di Timnas Malaysia ke FIFA.
OLAHRAGA
JAKARTA Pernyataan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan dukungan terhadap pengembalian UndangUndang Komisi Pemberant
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan Polri terhadap eks Kapolre
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan tantangannya kepada para ketua umum partai politik untuk berani maju sebagai calon pr
POLITIK
JAKARTA Advokat senior Eggi Sudjana meluapkan kekesalannya setelah dilecehkan dan dilabeli dibeli jadi pengkhianat serta disebut tuyu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan, suasana di desadesa Jawa menjadi lebih hidup. Aroma masakan khas, suara doa, dan kebersamaan warga
SENI DAN BUDAYA