Cabjari Labuhan Deli Bantah Penetapan Tersangka Dana BOS MAS Farhan 'Salah Sasaran'
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.
Menurut Hendri, yang akrab disapa Hensa, langkah ini bukanlah kerugian bagi partai.
Justru, mengusung Megawati diyakini akan memperkuat soliditas internal PDIP di tengah persaingan politik yang kian sengit.Baca Juga:
"Buat PDIP, mengusung Megawati sebagai capres sama sekali tidak merugikan, malah memberikan keuntungan besar bagi partai," ujar Hensa kepada wartawan, Senin (16/2/2026).
Hensa menekankan, memajukan figur lain seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Pramono Anung berisiko memicu intrik internal terkait suksesi kepemimpinan partai.
"Kalau figur lain yang dimajukan, selain menimbulkan berbagai intrik di internal PDIP karena potensi menggantikan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, soliditas partai belum tentu sekuat ketika Megawati sendiri yang maju," kata Hensa.
Selain menjaga soliditas, Hensa juga mengingatkan ancaman nyata dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.
Tanpa Megawati di kertas suara Pilpres, perolehan kursi PDIP di DPR berisiko menurun dan disalip Gerindra.
"Untuk menciptakan coattail effect yang optimal bagi PDIP, partai ini perlu mengusung Megawati. Tanpa Bu Mega, ada risiko kalah telak dari Gerindra di Pileg nanti, sehingga rekor hattrick kursi mereka bisa terputus," tegas Hensa.
Menurut Hensa, Gerindra berpotensi mencatatkan sejarah baru dalam perolehan kursi DPR, bahkan melebihi rekor PDIP pada 1999 yang mencapai 33 persen.
"Saya yakin angka 35 persen bukan hal mustahil bagi Gerindra. Agar perolehan kursi DPR tidak merosot tajam, Megawati harus dicalonkan," tambahnya.
Meski peluang Megawati menumbangkan Prabowo Subianto sebagai petahana masih terbuka tipis, kehadirannya tetap dianggap penting sebagai penyeimbang politik nasional.
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke18 dengan menyal
POLITIK
PALAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, resmi dicopot dari jabatannya beberapa hari lalu. Penco
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Warga di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menghadapi ancaman banjir sa
PEMERINTAHAN
BINJAI Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai periode 20262027 resm
POLITIK
TEPI BARAT Pemerintah Israel barubaru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Kementerian Luar
INTERNASIONAL
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK