Tingkatkan Ketakwaan dengan Memaafkan, Pesan Prof. Maizuddin di Khutbah Jumat
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
SOLO – Anggota Komisi III DPR ramai menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo soal revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menyebut revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah.
Politikus PDIP Nasyirul Falah Amru menilai pernyataan tersebut hanya upaya "melempar tanggung jawab."
Menurut Falah, Jokowi kala itu memiliki peran signifikan dalam proses revisi UU KPK.Baca Juga:
"Ada surat presiden pada 11 September 2019 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB untuk mewakili pemerintah dalam membahas revisi UU KPK bersama DPR," jelas Falah dalam keterangan tertulis, Senin (16/2).
Falah menambahkan, pada 17 September 2019, fase pengambilan keputusan menunjukkan pemerintah, melalui Menteri Hukum, menyatakan presiden setuju dengan revisi UU KPK.
"Lucu jika Jokowi menyatakan revisi ini inisiatif DPR. Ini seperti melempar bola panas," ujarnya.
Peran Jokowi juga tercatat dalam laporan Tempo berjudul Dewan Pemberantasan Korupsi (7 September 2019).
Sejumlah kritik presiden kala itu soal gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) KPK ditafsir sebagai sinyal persetujuan agar DPR segera melakukan revisi UU.
Jokowi menilai efektivitas OTT tak cukup diukur dari banyaknya kasus yang diangkat, tetapi juga dari potensi pelanggaran hukum yang dicegah dan kerugian negara yang diselamatkan.
Revisi UU KPK 2019 yang lahir dari kesepakatan DPR dan pemerintah dianggap melemahkan independensi KPK.
KPK dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif, pegawai KPK beralih menjadi ASN, serta kewenangan KPK untuk OTT, penggeledahan, dan penyitaan tergantung izin Dewan Pengawas.
Puncaknya, Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, menyingkirkan puluhan penyidik dan penyelidik berintegritas melalui tes wawasan kebangsaan.
Meski begitu, Jokowi menyatakan setuju dengan usul pengembalian UU KPK sebelum revisi 2019. Ia menilai inisiatif mantan Ketua KPK Abraham Samad merupakan langkah positif, dan menegaskan dirinya tidak ikut campur.
"Itu dulu inisiatif DPR, saat itu atas inisiatif DPR," ujar Jokowi seusai menyaksikan pertandingan Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).*
(tm/dh)
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan alasan di balik serangkaian pertemuannya dengan seju
POLITIK
JAKARTA Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F35 milik Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut pada Jumat,
INTERNASIONAL
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
BATAM Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus naik kelas agar pekerja ti
EKONOMI
JAKARTA Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya un
INTERNASIONAL
BANTUL Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wates, Bantul, tepatnya di Argorejo, Sedayu, pada Jumat (3/4/2026). Sebuah mobil Toyota Ava
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini telah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah terus menggenjot percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus
PEMERINTAHAN