TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.
Penyidik menegaskan, pengusutan tidak akan berhenti pada pejabat yang tertangkap, tetapi juga akan menelisik keterlibatan pimpinan sebelumnya.
"Ketua PN baru kan sebelumnya masih ada ketua lama, apakah akan didalami juga? Tentu, ini merupakan pintu masuk perkara ini. Jika ditemukan keterkaitan, wajib bagi kami untuk memperdalam dan menanganinya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).Baca Juga:
OTT ini terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Depok.
Berdasarkan penyelidikan awal, I Wayan dan Bambang diduga menerima fee Rp 1 miliar dari pihak swasta, namun pihak PT KD hanya menyanggupi pembayaran Rp 850 juta.
Fee ini digunakan untuk menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil, yang menjadi dasar putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, tiga di antaranya berasal dari PN Depok dan dua dari pihak swasta. Berikut identitasnya:
- I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok
- Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok
- Yohansyah Maruanaya (YOH) – Jurusita PN Depok
- Trisnadi Yulrisman (TRI) – Direktur Utama PT KD
- Berliana Tri Ikusuma (BER) – Head Corporate Legal PT KD
Asep menambahkan, KPK akan terus menelusuri seluruh pihak yang terlibat.
"Kami tidak berhenti hanya pada yang tertangkap, tetapi siap memperdalam dugaan keterlibatan pihak lain yang terkait," ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret pejabat pengadilan tinggi di wilayah Depok, sekaligus menegaskan bahwa KPK menindak tegas praktik suap dalam pengurusan sengketa tanah yang berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.*
(d/ad)
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL