Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan peringatan terkait dampak negatif dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus diperlebar, khususnya jika angka defisit melebihi 3 persen.
JK menegaskan bahwa semakin besar defisit anggaran, maka semakin tinggi pula beban pembayaran cicilan utang dan bunga, yang pada akhirnya dapat membahayakan keberlanjutan fiskal nasional.
Menurut JK, jika defisit terus melebar, porsi utang terhadap anggaran akan semakin besar, yang memicu risiko sistemik bagi stabilitas fiskal negara.Baca Juga:
"Makin besar defisit juga itu ada risikonya nanti, bahwa pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi persentase utang kepada anggaran itu makin besar, dan kalau utang makin besar, bisa maksimum kan 40 persen, bisa mencapai 50 persen, dan itu sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup," ungkap JK dalam pertemuan dengan sejumlah guru besar dan praktisi pemerintahan, Minggu (15/3/2026).
Meski demikian, JK menyadari bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, terutama dengan lonjakan harga minyak dunia, menjaga defisit tetap di bawah 3 persen menjadi tantangan berat.
Kenaikan harga energi, menurutnya, akan mendorong peningkatan subsidi yang pada gilirannya akan memperbesar defisit anggaran.
Kapasitas Pembangunan Terbatas
JK juga menyoroti dampak dari defisit anggaran yang semakin besar terhadap kapasitas pembangunan nasional.
Dengan berkurangnya ruang fiskal akibat peningkatan defisit, pemerintah kesulitan untuk mendorong belanja infrastruktur dan pembangunan yang krusial untuk kemajuan negara.
"Begitu defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan makin kecil. Itu harus diperbaiki," kata JK, menambahkan bahwa pemerintah perlu segera mengatasi masalah ini agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat.
Kondisi Anggaran Daerah
Selain masalah defisit anggaran nasional, JK juga menyoroti penurunan signifikan pada alokasi transfer anggaran ke daerah. Porsi transfer yang sebelumnya mencapai sekitar 30 persen dari total pengeluaran pemerintah, kini hanya tersisa sekitar 17 persen.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL