Hasyim SE Dinilai Arogan, Budiman: Ketum Megawati yang Punya Hak Prerogatif

MEDAN – Budiman Nadapdap, senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut), menilai bahwa Ketua DPD Rapidin Simbolon dan Ketua DPC Medan Hasyim SE telah mengabaikan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam pelaksanaan Konfercab Medan yang digelar di Samosir beberapa waktu lalu.

Hal ini menyebabkan SK Kepengurusan DPC Medan, serta DPC Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Simalungun, hingga kini belum dikeluarkan.

Menurut Budiman, Hasyim SE, selaku ketua terpilih DPC Medan, telah menunjukkan sikap arogan dengan menolak mengakomodir Robi Barus dan David Roni Sinaga dalam struktur kepengurusan, meskipun keduanya tercantum dalam SK DPP sebagai anggota yang harus diterima.

Baca Juga:

• Cak Imin Menanggapi Kasus Korupsi Kuota Haji Gus Yaqut: “Saya Menteri, Bukan DPR”

"Ini jelas tindakan pembangkangan. Tidak hanya Hasyim, namun juga Rapidin Simbolon yang mendukungnya. Mereka tidak menunaikan petunjuk dari DPP, yang seharusnya diikuti dengan bijaksana," ujar Budiman saat diwawancarai oleh wartawan pada Senin, 16 Maret 2026.

Budiman juga menegaskan bahwa hak prerogatif dalam partai ini hanya ada pada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, tidak ada hak prerogatif bagi Ketua DPD atau DPC untuk menentukan Sekretaris dan Bendahara DPC.

"Jelas keliru jika ada anggapan bahwa Hasyim sebagai ketua terpilih bisa mengatur posisi sekretaris dan bendahara DPC sesuai keinginan pribadinya, tanpa mengikuti petunjuk dari DPP," tegas Budiman.

Budiman juga menyatakan keheranannya terhadap sikap Hasyim yang dinilai mengabaikan usulan dari Ketua Umum.

"Apakah seburuk itu Robi Barus dan David Roni Sinaga sampai harus dijauhkan? Apa yang sebenarnya terjadi dalam internal ini?" kata Budiman.

Menurutnya, konflik ini telah menarik perhatian DPP dan Ketua Umum Ibu Megawati, yang saat ini tengah menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan SK Kepengurusan DPC Medan.

Budiman berharap penyelesaian masalah ini dilakukan secara bijaksana demi kelancaran proses konsolidasi partai.

Berdampak pada Konsolidasi Partai

Budiman juga mengkritik gaya kepemimpinan Hasyim dan Rapidin yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai PDIP sebagai partai yang mengutamakan kerakyatan, transparansi, dan gotong royong.

Menurutnya, kegagalan dalam menyerahkan SK Kepengurusan DPC Medan, serta DPC Simalungun yang belum menggelar Konfercab, adalah cerminan dari kegagalan Rapidin Simbolon sebagai Ketua DPD.

"Proses konsolidasi partai terganggu. Padahal DPP menargetkan seluruh Konfercab di seluruh Indonesia tuntas pada tahun 2025," kata Budiman, yang juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap lambannya proses pengurusan yang seharusnya lebih transparan dan demokratis.*

(dh)

Cak Imin Menanggapi Kasus Korupsi Kuota Haji Gus Yaqut: “Saya Menteri, Bukan DPR”

BNNP Sumut Amankan 48 Pengunjung Positif Narkoba di Diskotek Blue Night Langkat

Hadiah Rp 10 Juta dari Gerindra Bagi Pengungkap Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

Komplotan Perampok Bersajam Serang Warga di Medan Belawan, Dua Pelaku Berhasil Dibekuk

Tahanan Narkoba Tewas dalam Kecelakaan Setelah Kabur dari PN Stabat, Terlibat Peredaran 2.971 Ekstasi

Kolaborasi Maruli Siahaan dengan LPSK dan Dirjenpas, Fokus Selesaikan Masalah Hukum di Sumut