"Persoalan akan muncul jika masukan dari berbagai tokoh tersebut diabaikan. Dialog yang ada hanya menjadi prosedur tanpa tindak lanjut, yang tentu saja akan merugikan stabilitas politik di tanah air. Namun, saya yakin Presiden Prabowo akan menerima semua masukan dengan lapang dada," tambahnya.
Acara griya ini berlangsung setelah Presiden Prabowo beramah tamah dengan masyarakat, serta menerima kedatangan sejumlah tokoh besar, termasuk Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), serta Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Dalam pertemuan ini, berbagai isu strategis dan pandangan politik saling dipertukarkan.
Sebelum acara gelar griya tersebut, Presiden Prabowo juga telah mengadakan pertemuan lebih dulu dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, membahas isu-isu penting yang menjadi perhatian nasional.
Dengan langkah-langkah komunikasi yang terbuka dan konstruktif ini, Prabowo Subianto berupaya memperkuat hubungan antar elit politik dan menjaga agar pemerintahan tetap stabil dan fokus pada pembangunan nasional.*
(at/ad)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
