Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Dugaan Mark Up Anggaran Videografer Amsal Sitepu

JAKARTA — Komisi III DPR RI hari ini, Senin (30/3/2026), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu, terdakwa dugaan penggelembungan anggaran pembuatan video videoprofil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan RDPU digelar menanggapi desakan publik yang menilai penanganan kasus tersebut sarat ketidakadilan.

"RDPU ini diselenggarakan untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan," ujarnya.

Baca Juga:

• Dugaan Penggelembungan Anggaran Video Profil Desa, DPR Minta Proses Hukum Berkeadilan

Amsal, yang menjabat Direktur CV Promiseland, dituduh mengajukan proposal dengan biaya pembuatan video per desa sebesar Rp 30 juta, sementara analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo menilai biaya wajar hanya Rp 24,1 juta.

Perbedaan ini menjadi dasar dugaan mark up anggaran yang menjeratnya. Proposal Amsal ditujukan ke 20 desa di Kecamatan Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran pada tahun anggaran 2020–2022.

Habiburokhman menekankan, pekerjaan videografi merupakan kerja kreatif yang harga jasanya bersifat subjektif dan tidak memiliki standar baku.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum diingatkan mengedepankan prinsip keadilan substantif sesuai semangat KUHP dan KUHAP.

Dalam perkara ini, Amsal dituntut dua tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 202 juta.

Ia dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi III juga menekankan prioritas pemberantasan korupsi seharusnya mengedepankan maksimalisasi pengembalian kerugian negara, terutama dalam kasus-kasus besar, dibanding sekadar penjatuhan hukuman.*

(k/dh)

Dugaan Penggelembungan Anggaran Video Profil Desa, DPR Minta Proses Hukum Berkeadilan

DPR Jadwalkan RDPU Bahas Kasus Dugaan Pelecehan Ustadz SAM

Komisi II DPR Gelar RDPU Bahas RUU Pemilu Bersama Pakar Hukum Tata Negara

Owner Restoran Bibi Kelinci Penuhi Panggilan Komisi III DPR Usai Jadi Tersangka

Fenomena Ledakan Mahasiswa PTN, Prof. Didik Rachbini Peringatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Nasional Terancam

DPR Usul Perkuat Bawaslu Jadi Lembaga Peradilan Pemilu Tingkat Pertama