OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang viral terkait Presiden Prabowo Subianto. PAN menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kondisi politik nasional.
"Pernyataan Saiful Mujani tidak usah dikhawatirkan terlalu dalam, sebab itu hanya seperti bui di lautan, bukan gelombang," kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).
Menurut Viva, narasi oposisi merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Ia menyebut pandangan kritis seperti yang disampaikan Saiful Mujani akan selalu muncul dalam setiap periode pemerintahan.Baca Juga:
Viva juga mengklaim mayoritas masyarakat Indonesia masih memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Prabowo. Hal tersebut, kata dia, tercermin dari sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik.
"PAN berpendapat bahwa saat ini mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi dan merasa puas atas kinerja Presiden Prabowo," ujarnya.
Ia menegaskan PAN akan terus mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo dalam menuntaskan berbagai program nasional.
Lebih lanjut, Viva menilai pernyataan Saiful Mujani tidak akan memengaruhi iklim politik secara luas. Ia berpendapat seorang intelektual seharusnya menyampaikan pandangan dengan nalar kritis dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Celetukan atau pernyataan Saiful Mujani tidak akan berdampak signifikan dalam mempengaruhi iklim politik nasional," tegasnya.
Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani menjadi sorotan setelah video yang memuat ucapannya tentang "menjatuhkan" Presiden Prabowo viral di media sosial.
Dalam klarifikasinya, Saiful menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak mengandung unsur makar.
Ia juga menilai kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.*
(d/dh)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL