Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti fenomena pelaporan kritik ke aparat penegak hukum.
Ia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tradisi dialektika politik di Indonesia.
"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.
Hasto kemudian mengaitkan pentingnya menjaga ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi lembaga legislatif sebagai mekanisme pengawasan (check and balances).
Menurut dia, seluruh elemen itu harus tetap dijaga agar demokrasi tidak mengalami kemunduran.*